OJK

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK adalah Undang Undang berdasarkan nomor resmi 21 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur sistem pengawasan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK dibentuk untuk menggantikan peran Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta peran pengaturan dan pengawasan perbankan serta perlindungan konsumen Bank Indonesia di industri jasa keuangan.

Lembaga jasa keuangan dibentuk untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Mengatur secara teratur, adil, transparan dan bertanggung jawab. Sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkembang dapat dicapai.

Baca Juga Ini Beda OVO yang Dicabut OJK dan OVO Dompet Digital Izin OVO

Baca Juga World Trade Organization (WTO)

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memenuhi kewajiban pengaturan dan pengawasan mengenai:

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non bank.
Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
Kegiatan jasa keuangan di bidang perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk memenuhi kewajiban pengaturannya, OJK berwenang untuk:

Ketentuan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kebijakan pengaturan pemenuhan kewajiban OJK. Peraturan Administratif Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan bagi Beberapa Pihak yang Mengatur Tata Cara Permohonan Perintah Tertulis.
Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur untuk mengelola, memelihara dan mengelola aset dan kewajiban. Kapan
Penetapan ketentuan tata cara sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *